Judul : Bangun Infrastruktur, Menteri Jokowi Rapat Pinjaman Luar Negeri
Sumber : Liputan6.com
Tanggal : 27 Feb 2015
Liputan6.com,
Jakarta - Seabrek program pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Joko
Widodo (Jokowi) mulai dari pertanian hingga kemaritiman membutuhkan anggaran
signifikan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)
2015, pemerintah mengalokasikan pagu belanja infrastruktur sebesar Rp 290
triliun.
Untuk
menambah atau menutup anggaran infrastruktur, pemerintah Jokowi membutuhkan pinjaman
luar negeri. Dari catatan Kementerian Keuangan, utang pemerintah pusat per
Januari 2015 mencapai Rp 2.700 triliun.
Hari
ini (27/2/2015), sejumlah menteri Jokowi menggelar rapat koordinasi (rakor)
pinjaman luar negeri. Dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan
Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri
Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Rencananya
juga dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan
Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri ESDM
Sudirman Said, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan lainnya.
"Bahas
bluebook. Di Kementerian Pekerjaan Umum butuh pinjaman untuk proyek jalan tol,
air minum, bendungan dan irigasi (infrastruktur dasar)," jelas Basuki.
